Bela Negara vs Bangun Negara: Perbandingan Ide Kenegaraan Sukarno dan Lee Kuan Yew

Gagasan pembangunan negara di Indonesia dan Singapura di bawah kepemimpinan Sukarno dan Lee Kuan Yew menunjukkan dua pendekatan yang berbeda dalam membangun negara. Sukarno, menggunakan pendekatan gagasan identitas nasionalisme Indonesia, berfokus pada pembentukan identitas nasional dan ideologi, sementara Lee Kuan Yew, sebagai arsitek tata kelola Singapura, lebih menekankan pada efisiensi tata kelola dan pertumbuhan ekonomi. Artikel ini akan membicarakan kekuatan dan kelemahan masing-masing pemimpin dalam konteks pembangunan institusi, ekonomi, dan warisan yang ditinggalkan.

 

 Sukarno yang merupakan salah satu proklamator Indonesia, juga dikenal sebagai tokoh yang berhasil mengkonsolidasikan kekuatan militer Indonesia dengan mengubah eks KNIL dan PETA menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini menjadi fondasi penting dalam menjaga kedaulatan negara yang baru merdeka. Selain itu, Sukarno juga yang memperkenalkan istilah Pancasila sebagai landasan ideologis bagi Indonesia, yang hingga kini masih digunakan sebagai dasar negara. Konferensi Asia-Afrika yang diprakarsainya juga berhasil membangun institusi diplomasi global, memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional pada masanya. Namun, kepemimpinan Sukarno tidak lepas dari kelemahan terlepas dari pencapaian mentereng yang dikaitkan kepada namanya. Misalnya penerapan Demokrasi Terpimpin yang ia jalankan mengakibatkan pembubaran parlemen pada tahun 1959 dan mengandalkan dekrit presiden dalam kepemimpinannya. Sistem ini tidak memberikan ruang bagi check and balance, dan mendorong kepemimpinan yang bersifat cenderung otoriter dengan kekuasaan terpusat pada figur Sukarno sebagai "Pemimpin Besar Revolusi". Data dari Transparency International menunjukkan bahwa indeks korupsi Indonesia pada tahun 1960-an termasuk yang terburuk di Asia, mencerminkan lemahnya institusi hukum dan pemerintahan. Lee Kuan Yew, di sisi lain, dikenal sebagai tokoh yang berhasil membangun institusi yang kuat di Singapura. Ia mendirikan CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) pada tahun 1952, yang menjadi lembaga anti-korupsi independen pertama di Asia pasca-kolonial. Kemudian, dia juga menggagas sistem meritokrasi yang diterapkan pada birokrasi Singapura, di mana gaji pegawai negeri sipil (PNS) berbasis kinerja, termasuk menteri yang digaji setara CEO, menciptakan insentif untuk kinerja yang lebih baik. Housing Development Board yang didirikan pada tahun 1960 juga berhasil menyediakan rumah bagi 90% warga Singapura melalui sistem subsidi terstruktur. Kebijakan yang dikeluarkan Lee ini pada akhirnya mendorong Singapura untuk keluar dari lembah kemiskinan dan mengubah Singapura yang awalnya adalah merupakan daerah miskin terusir dari Malaysia menjadi pusat industri dan powerhouse ekonomi kawasan Asia Tenggara. Prestasi yang dicapai oleh Lee ini kemudian mengantarkan namanya menjadi Bapak Singapura modern.

Meskipun Lee memilik banyak prestasi dalam memajukan ekonomi Singapura, namun secara politik kepemimpinan Lee juga memiliki sisi gelap. Otoritarianisme yang diterapkannya membungkam oposisi, dengan banyak tahanan politik yang ditahan tanpa pengadilan. Selain itu, sistem yang terlalu terpusat pada Lee menciptakan ketergantungan. Setelah wafatnya, muncul persoalan suksesi politik yang mengancam stabilitas yang telah dibangun. Meskipun demikian, karena Lee telah berhasil mewarisi institusi yang rendah korupsi, maka persoalan tersebut tidak menjadi masalah besar yang menghancurkan ekonomi dan kemajuan ekonomi Singapura.

Tabel Perbandingan Institusi

Indikator Sukarno Lee Kuan Yew Lembaga Anti-Korupsi Tidak ada CPIB Sistem Pendidikan Sekolah nasional (minim anggaran) Bilingual policy + link and match industri Stabilitas Politik 6 pemberontakan (1948-1965) 1 kerusuhan rasial (1969)
Sukarno: Ekonomi sebagai Alat Revolusi Terkait pandangan terhadap ekonomi, Sukarno memandang ekonomi sebagai alat untuk mendukung revolusi. Kebijakan Berdikari yang diusungnya menolak investasi asing dan melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda. Proyek mercusuar seperti Gelora Bung Karno dan Monas menjadi simbol ambisi besar Sukarno. Namun, dampak dari kebijakan ini sangat merugikan. Inflasi mencapai 650% pada tahun 1966 akibat pencetakan uang tanpa cadangan devisa, dan produksi beras turun 20% antara tahun 1959 hingga 1965 karena fokus politik yang mengabaikan sektor pertanian. Lee: Ekonomi Adalah Segalanya Sebaliknya, Lee Kuan Yew memandang ekonomi sebagai segalanya. Politik ada untuk mencapai kemapanan ekonomi. Ia menerapkan industrialisasi paksa dengan mengundang investor asing, seperti Texas Instruments yang masuk pada tahun 1967. Reformasi tanah yang dilakukan menguasai 90% tanah untuk negara melalui Land Acquisition Act. Hasilnya, GDP per kapita Singapura naik 15 kali lipat dari $500 pada tahun 1965 menjadi $12.000 pada tahun 1990. Ekspor manufaktur menyumbang 80% dari GDP pada tahun 1980, mengubah Singapura dari pelabuhan kumuh menjadi hub teknologi. Warisan Dua Tokoh: Monumen vs Sistem Warisan Sukarno lebih bersifat simbolis. Pancasila masih menjadi ideologi negara, meskipun pemaknaan dan implementasinya masih penuh perdebatan. Infrastruktur budaya seperti Monas, Gelora Bung Karno, dan Masjid Istiqlal menjadi bukti fisik dari warisan ini. Namun, masalah institutional decay akibat Demokrasi Terpimpin berdampak pada pelemahan budaya hukum, dan kebijakan ekonominya berdampak pada warisan utang sebesar $2.3 miliar pada tahun 1966. Di sisi lain, warisan Lee Kuan Yew lebih bersifat fungsional. Sistem hukum di Singapura menjadi salah satu yang paling dapat diandalkan di dunia, menurut World Bank Doing Business. Tabel Perbandingan Indikator Indonesia (1966) Singapura (1990) Utang Luar Negeri 58% GDP 0% (surplus) Angka Melek Huruf 47% 92% Harapan Hidup 48 tahun 76 tahun Penutup Akhirnya, Sukarno berhasil membangun imagined community bernama Indonesia, tetapi belum berhasil menciptakan kerangka institusi yang kuat dan kredibel. Di sisi lain, Lee Kuan Yew sukses membangun mesin ekonomi yang efisien, tetapi mengorbankan kebebasan sipil dalam kepemimpinannya. Kedua pemimpin ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya keseimbangan antara identitas, institusi, dan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan negara. Tidak ada resep tunggal untuk membangun bangsa.